BORNEONEWS, Sampit – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merespon kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah daerah setempat yang mencapai sekitar Rp383 miliar. Pemangkasan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Ketua DPC Gerindra Kotim Juliansyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kotim menyampaikan, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi partai dan pemerintah daerah.
“Di Kotim, kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Semua partai, termasuk Gerindra, mendukung kebijakan bupati dan wakil bupati untuk membangun Kotawaringin Timur. Namun, yang jadi persoalan sekarang adalah kebijakan pemerintah pusat karena dana transfer ke daerah berkurang hampir Rp383 miliar,” ujar Juliansyah, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Sekretaris Gerindra Kotim Wengga Febri Dwi Tananda dan Fraksi Gerindra DPRD Kotim akan segera menggelar pertemuan internal untuk membahas langkah strategis dalam merespons kondisi keuangan daerah yang menurun drastis.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat internal partai untuk membuat catatan untuk disampaikan. Kami ingin memastikan bagaimana daerah bisa menyesuaikan diri menghadapi pemangkasan anggaran ini. Sebab, jika bantuan pusat berkurang sedangkan potensi PAD kita terbatas, tentu sulit mencapai target pembangunan yang diharapkan,” imbuhnya.
Menurut Juliansyah, sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2026, termasuk pengembangan Bandara H. Asan Sampit dan pembangunan infrastruktur dasar akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait.
“Target 2026 nanti tetap kita perjuangkan. Termasuk pengembangan bandara dan infrastruktur, akan kita komunikasikan langsung ke kementerian. Kami juga sudah bertemu Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, dan beliau selalu memberikan dukungan penuh,” tuturnya.
Lebih lanjut, Juliansyah menyebut pemangkasan dana transfer dari pusat cukup besar, yakni sekitar 70 hingga 80 persen dari total komponen TKD. Hal itu berdasarkan hasil rapat bersama eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim.
“Memang angkanya besar, hampir 70 sampai 80 persen dari total TKD. Kami sudah membahas ini bersama eksekutif, dan gambaran tersebut sudah dipaparkan,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
