BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Mulyadin menanggapi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU wilayah Kobar.
Ia menegaskan kondisi ini bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah, melainkan dampak dari kebijakan baru pemerintah pusat terkait tata kelola BBM.
“Kalau kita melihat kelangkaan BBM sampai saat sekarang ini, itu karena adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait tatanan tata kelola BBM melalui Hiswana Migas. Nah, di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terkena dampaknya. Terbukti kita lihat adanya antrean yang cukup panjang di beberapa SPBU,” jelas Mulyadin, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Mulyadin, pemerintah daerah bersama DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Ini akan segera kita koordinasikan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah maupun dengan aparat penegak hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk menyikapi permasalahan ini,” jelasnya.
Mulyadin menjelaskan kelangkaan BBM ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas pelansir atau penyimpangan di lapangan, tetapi murni akibat gangguan distribusi dari Pertamina.
"Kelangkaan ini bukan akibat adanya pelansir, tapi memang karena pendistribusian dari Pertamina yang belum masuk ke depot di wilayah Kobar. Informasinya, ada keterlambatan dari kapal tanker yang membawa pasokan untuk bersandar,” jelasnya.
Mulyadin menilai, keterlambatan distribusi ini terjadi akibat kebijakan baru pemerintah pusat yang masih dalam tahap penerapan. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Ini akibat adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mungkin masih dalam tahap percobaan atau pelaksanaan. Jadi masyarakat tidak perlu panik, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi agar distribusi bisa kembali normal,” jelasnya.
Mulyadin juga menegaskan bahwa DPRD Kobar akan terus mengawasi penyaluran BBM di lapangan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Kami akan memastikan agar BBM benar-benar tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyimpangan di lapangan,” jelasnya. (WAHYU KRIDA/R)
