PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui juru bicara Musawer menyoroti persoalan ketersediaan dan harga elpiji 3 kg yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

Dalam pandangannya, Musawer meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret, dalam menjamin ketersediaan dan menstabilkan harga LPG 3 kg di pasaran.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah cukup memprihatinkan karena banyak masyarakat kecil, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

“Masalah LPG 3 kg ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat kecil terbebani karena sulit mendapatkan gas atau harus membayar dengan harga tinggi,” tegas Musawer, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, di lapangan masih banyak warga yang terpaksa membeli LPG 3 kg, dengan harga mencapai Rp 40 ribu per tabung. Kondisi ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ini perlu menjadi catatan penting bagi Pemda. Sepertinya ada pembiaran terhadap persoalan LPG di daerah ini. Banyak oknum yang diduga bermain, sehingga masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.

Musawer menambahkan, peran pengawasan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami dari Fraksi Demokrasi Bangsa meminta agar Pemda melalui instansi terkait, segera melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas oknum yang mempermainkan distribusi LPG bersubsidi ini,” tegasnya lagi.

Ia berharap, langkah cepat dari pemerintah daerah dapat mengembalikan stabilitas harga di pasaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang sesuai dan tanpa kesulitan.

“Kalau hal ini terus dibiarkan, dampaknya bisa luas. Bukan hanya bagi rumah tangga, tapi juga bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG untuk aktivitas usahanya,” pungkasnya. (DANANG/j)