BORNEONEWS, Palangka Raya - Final FGD penyusunan Renaksi dan FRL REDD+ Sumatera Utara resmi digelar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis dalam pengurangan emisi GRK dan pengelolaan hutan lestari.
DLHK Sumut dan Yayasan PETAI memfasilitasi diskusi lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan mitra pembangunan. REDD+ menjadi instrumen penting dalam menghadapi krisis iklim.
Prof Rahmawaty, yang aktif dalam diskusi teknis, mendorong penggunaan data spasial dan teknologi pemantauan dalam implementasi REDD+.
“Inovasi berbasis data akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program,” tutur Prof Rahmawaty dalam rilisnya pada Minggu, 12 Oktober 2025.
Kepala DLHK Sumut, Heri W Marpaung, menyebut bahwa dokumen ini akan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
“Kami berharap Renaksi ini dapat diadopsi oleh kabupaten/kota di Sumatera Utara,“ tuturnya.
Diskusi mencakup analisis masalah, pemetaan sumber daya, dan penyusunan logframe. Dr Solichin Manuri memandu sesi teknis dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti.
Dengan tutupan hutan yang luas, Sumatera Utara memiliki peluang besar dalam pengelolaan karbon dan konservasi. Renaksi dan FRL REDD+ menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan hijau di tingkat daerah. (TESTI PRISCILLA/j)
