BORNEONEWS, Sampit – Lurah Mentawa Baru Hilir (MB Hilir) Rita Purwanto mengatakan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di wilayahnya hingga kini masih terkendala pencairan dana dari bank. Padahal, seluruh tahapan pembentukan hingga peresmian telah dilakukan sesuai prosedur.
Menurut Rita, sejak pembentukan koperasi hingga peresmian yang dilakukan melalui Zoom Meeting bersama pemerintah pusat dan Gubernur Kalimantan Tengah, pihaknya telah mengikuti semua arahan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Namun, proses pencairan dana dari pihak bank belum juga terealisasi.
“Kami sudah membuat proposal dan berkoordinasi dengan pihak bank BRI dan Mandiri sebagai bank Himbara. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan pencairan dana. Alasannya masih menunggu petunjuk dari pusat,” ujarnya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, koperasi di MB Hilir kini berjalan bermodal kepercayaan anggota karena tidak memiliki dana operasional yang cukup. Bahkan, untuk kebutuhan usaha seperti minyak goreng dan beras, koperasi harus membeli secara tunai dari Bulog.
“Kami sudah bermohon ke pihak perusahaan di Bagendang, tapi responsnya lambat. Akhirnya kami mengambil dari Bulog, itupun harus bayar cash dulu baru diantar. Sementara modal kami sangat terbatas,” imbuhnya.
Rita menambahkan, nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog sebenarnya sudah ada, namun sistem pembayaran tunai membuat operasional koperasi semakin berat. Semestinya ada kelonggaran jeda waktu pembayaran untuk koperasi karena telah ada MoU tersebut.
“Kami sudah punya NPWP dan rekening atas nama koperasi, tapi belum bisa bergerak maksimal karena dana belum cair. Kami sudah mengajukan pinjaman untuk pengembangan usaha, namun belum ada keputusan dari bank,” paparnya.
Ia juga menyoroti perbedaan kondisi antara kelurahan dan desa, di mana desa memiliki alokasi Dana Desa, sementara kelurahan tidak memiliki sumber dana serupa.
“Kalau desa bisa memanfaatkan Dana Desa, tapi di kelurahan kami tidak ada. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, sulit bagi koperasi ini untuk berkembang,” ucapnya.
Rita berharap agar pemerintah daerah dan DPRD Kotim dapat memperhatikan persoalan ini dan memberikan dukungan agar koperasi merah putih bisa berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Meski demikian, Alhamdulillah koperasi kami ramai dan mendapat kepercayaan masyarakat. Tapi kalau ingin koperasi ini maju, maka harus dibantu,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
