BORNEONEWS, Palangka Raya – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan meminta Pemko tetap fokus menindaklanjuti program prioritas meski menghadapi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Hatir, hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya penurunan signifikan pada pos pendapatan transfer.
Kondisi ini perlu direspons dengan langkah kebijakan yang tepat agar pembangunan kota tetap berjalan sesuai rencana.
“Penurunan transfer daerah tentu berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, kami mendorong agar Pemko tetap fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Hatir, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menekankan dalam situasi fiskal yang menurun, pemerintah harus melakukan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Program yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah harus diseleksi secara cermat agar tetap bisa terlaksana meski dengan anggaran terbatas.
“Prinsipnya anggaran harus diarahkan untuk hal yang benar-benar bermanfaat. Jangan sampai program penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar justru terhambat karena penyesuaian anggaran,” tambahnya.
Hatir juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah melakukan evaluasi belanja operasional dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Menurutnya efisiensi harus dimulai dari hal-hal kecil agar dana pembangunan tetap dapat tersalurkan.
“Langkah efisiensi bisa dimulai dari pembatasan kegiatan di hotel, perjalanan dinas, serta penggunaan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” jelas Hatir.
DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan prioritas pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa meskipun dana transfer berkurang, arah pembangunan Kota Palangka Raya tidak melenceng dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (MARINI/R)
