BORNEONEWS, Palangka Raya – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan meminta agar proses pembangunan mushola di lingkungan dewan diserahkan kepada Dinas PUPR.
Menurut Hatir, pembangunan mushola merupakan bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan fasilitas penunjang bagi seluruh aparatur, anggota dewan, dan masyarakat yang beraktivitas di kantor DPRD. Namun agar pekerjaan berjalan lebih terencana dan sesuai standar teknis, pelaksanaannya perlu ditangani langsung oleh dinas teknis yang berwenang.
“Pembangunan mushola DPRD sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas PUPR Palangka Raya agar lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan pembangunan fasilitas publik,” ujar Hatir saat rapat paripurna, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan selama ini banyak proyek kecil di lingkungan pemerintahan yang kurang optimal karena dikelola tanpa koordinasi dengan dinas teknis. Karena itu pelibatan PUPR dianggap penting untuk memastikan kualitas bangunan dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau dikerjakan oleh pihak yang tidak punya kapasitas teknis, nanti khawatir hasilnya tidak maksimal. PUPR memiliki tenaga ahli dan pengalaman dalam pengawasan pembangunan fasilitas publik,” ujarnya menambahkan.
Hatir menilai keberadaan mushola di lingkungan DPRD juga memiliki nilai penting sebagai sarana ibadah dan pembinaan rohani bagi pegawai maupun tamu yang datang ke kantor dewan.
Ia berharap pembangunannya dapat segera direalisasikan dengan desain yang representatif dan nyaman.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga bagian dari pembinaan mental spiritual di lingkungan kerja DPRD,” katanya.
DPRD akan terus mendukung upaya Pemko dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai, termasuk rumah ibadah di lingkungan pemerintahan.
Ia berharap koordinasi antara sekretariat DPRD dan Dinas PUPR segera dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.(MARINI/R)
