PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan  Bun - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyoroti permasalahan pemerataan pembangunan infrastruktur dan kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP, Sukimin, dalam rapat paripurna DPRD Kobar yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh pihak eksekutif beberapa hari lalu.

Menurut Sukimin, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedesaan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan.

"Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” jelasnya.

Sukimin menyebutkan, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kumai, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Arut Utara, serta Kecamatan Pangkalan Lada — yang meliputi Sungai Melawen, Lada Mandala Jaya, Pangkalan Durin, dan Sungai Rangit Jaya — masih menghadapi banyak jalan rusak dan minim penerangan. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa titik di Kecamatan Arut Selatan, di mana banyak lampu jalan rusak dan tidak berfungsi.

“Pemerintah daerah perlu segera melakukan pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian lampu PJU yang rusak, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

Sukimin menjelaskan, minimnya infrastruktur yang layak dan penerangan jalan yang memadai telah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat serta pelayanan publik.

Selain itu, kondisi gelap di malam hari akibat PJU rusak meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas.

Untuk itu Fraksi PDIP mendorong agar peningkatan infrastruktur jalan dan perbaikan PJU menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang merata dan lingkungan yang aman merupakan hak seluruh masyarakat di Kobar.

“Keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/R)