BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Wahito Fajriannoor mendorong pemerintah daerah segera mengoperasikan dermaga penghubung antara Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Kecamatan Pulau Hanaut agar dapat dilalui kendaraan roda empat.
Menurutnya, dermaga yang telah rampung dibangun itu sangat dinantikan masyarakat karena akan menjadi akses vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas warga Pulau Hanaut yang selama ini masih sangat terbatas.
“Masyarakat berharap dermaga ini segera dioperasikan agar kendaraan roda empat bisa menyeberang. Minimal pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menyediakan ferry atau LCT supaya mobil bisa menyeberang,” kata pria yang akrab disapa Fajrin, Jumat, 17 Oktober 2025.
Hal itu ia sampaikan setelah melakukan reses di Kecamatan Pulau Hanaut beberapa waktu lalu. Ia mendengar berbagai usulan masyarakat yang salah satunya mengharapkan pengoperasian dermaga untuk penyeberangan kendaraan roda empat.
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat masih bergantung pada perahu kecil untuk menyeberangkan kendaraan bermotor roda 2. Kondisi ini penuh risiko, terutama ketika arus sungai Mentaya kuat atau gelombang besar datang.
“Selama ini hanya menggunakan perahu kecil yang hanya bisa mengangkut roda dua saja. Risikonya tinggi, dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Politisi muda Partai Demokrat itu menegaskan bahwa dermaga penghubung sebenarnya sudah siap dan pengerjaannya telah tuntas, termasuk akses jalan menuju dermaga baru di wilayah Pulau Hanaut. Namun, pengoperasiannya belum dilakukan hingga kini.
“Kalau dermaga itu bisa dioperasikan untuk roda empat, maka pembangunan di Pulau Hanaut akan lebih mudah dan terbuka. Itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena bisa memangkas biaya transportasi untuk mengangkut barang,” imbuhnya.
Meski infrastruktur jalan di wilayah Pulau Hanaut belum memadai, namun ia yakin dengan beroperasinya dermaga untuk kendaraan roda empat akan menjadi titik balik kemajuan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Selain itu, ia juga khawatir dermaga yang sudah siap tersebut justru rusak jika tidak segera dioperasikan.
“Harapan masyarakat yang utama adalah pengoperasian dermaga itu, karena ibaratnya pintu untuk membuka akses kemajuan wilayah. Kalau akses sudah terbuka, pembangunan dan ekonomi pasti akan ikut bergerak,” tegas Fajrin.
Ia menambahkan, selain persoalan dermaga, masyarakat Pulau Hanaut juga menghadapi berbagai masalah infrastruktur lainnya, seperti jembatan antar desa yang rusak dan membahayakan pengguna jalan.
“Banyak keluhan dari warga soal jembatan penghubung yang kondisinya memprihatinkan. Kami sudah berulang kali menyuarakan agar pemerintah bertahap membangun box culvert sebagai solusi jangka panjang,” tuturnya.
Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas di Pulau Hanaut juga perlu perhatian serius karena sering tergenang air dan sebagian bangunannya mengalami kerusakan.
Ia berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap wilayah pesisir dan pulau di Kotim agar tidak tertinggal dari daerah lain, terutama dalam hal infrastruktur dasar dan transportasi antarwilayah.
"Kita berharap pembangunan itu merata juga di wilayah Pulau Hanaut yang terpisah oleh luasnya sungai mentaya. Masyarakat di sini memiliki hak yang sama untuk merasakan pemerataan pembangunan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
