BORNEONEWS, Nanga Bulik - Wakil Bupati Lamandau Sugiyarto, memastikan Gedung LPTQ Kabupaten Lamandau akan direhab. Namun demikian, waktu untuk melakukan rehab tersebut hingga saat ini belum dapat dipastikan karena pemerintah daerah harus melakukan pembahasan terlebih dulu.

"Kalau soal rehab, pasti kita akan rehab. Namun waktunya belum dapat kita putuskan," katanya saat dikonfirmasi Rabu (16/11/2016).

Wabup Lamandau dua periode itu juga menjelaskan, yang terpenting untuk saat ini Gedung LPTQ yang terbakar pada Rabu (9/11/2016) malam lalu tersebut dibersihkan dulu dari puing-puing semula terbakar. Sehingga, kata dia, beberapa ruangannya masih tetap fungsional karena sebagian besar bangunan masih aman, utamanya yang berada di lantai bawah (lantai 1).

Ia juga menyebutkan, sembari gedung tetap digunakan, petugas dari pemkab akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gedung LPTQ yang terbakar. Hal itu juga yang akan menjadi dasar apakah rehab yang akan dilakukan tersebut rehab berat atau ringan.

"Tentu kita cek dulu bangunannya. Jangan sampai nanti dibutuhkan rehab berat tapi hanya dilakukan rehab ringan, atau sebaliknya. Karena kita tentu tidak mau kelayakan gedungnya justru membahayakan," bebernya.

Seperti diketahui gedung LPTQ Lamandau ini selain menjadi sekretariat LPTQ juga berfungsi sebagai sekretariat untuk sejumlah organisasi lain, antara lain sekretariat MUI, NU, Lasqi dan BKPRMI.

Karenanya, tak heran jika Gedung LPTQ ini kerap diindentikkan dengan tempat gelaran sejumlah kegiatan keagamaan.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau Siwer S. Andai, mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian akibat kebakaran gedung LPTQ yang berlokasi di jalan Batu Batanggui, Nanga Bulik tersebut.

"Belum bisa dipastikan berapa kerugiannya. Sebab, saat ini masih dilakukan pendataan apa saja barang atau peralatan di dalam gedung yang ikut terbakar," ujarnya.

Siwer juga mengatakan jika pihaknya masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan pengurus LPTQ dan pihak terkait lainnya. (HENDI NURFALAH/m)