BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman, menyoroti urgensi penanganan kekurangan vitamin A (KVA) di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data World Health Organization (WHO), sekitar 10 juta penduduk Indonesia mengalami KVA, termasuk 37 persen anak balita, 17 persen ibu hamil, dan 13 persen ibu menyusui.
“Kekurangan vitamin A bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Dampaknya bisa menyebabkan kebutaan, stunting, dan menurunkan daya saing generasi muda,” ujar Eddy pada Senin, 20 Oktober 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor vitamin A dari perusahaan asing seperti BASF (Jerman) dan Roche (Prancis) telah menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Volume impor vitamin A dan turunannya meningkat dari 227 ton pada tahun 2001 menjadi 603 ton pada 2018, dengan nilai impor melonjak dari US$4,38 juta menjadi US$40,75 juta.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun kemandirian industri vitamin A berbasis sumber daya lokal,” tegas Eddy.
Salah satu solusi yang diusulkan BPDP adalah pengembangan produksi vitamin A dan pro-vitamin A dari minyak sawit, khususnya virgin red palm oil (VRPO). Minyak sawit dikenal sebagai sumber terkaya karotenoid alami, terutama beta-karoten, yang merupakan prekursor vitamin A dan berfungsi sebagai antioksidan.
“Minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karoten yang sangat tinggi, bahkan melebihi sumber alami lain seperti wortel dan tomat. Ini potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal,” jelas Eddy.
Penelitian menunjukkan bahwa VRPO dapat digunakan sebagai fortifikan alami dalam minyak goreng sawit (MGS). Campuran 10 persen VRPO dengan 90 persen MGS menghasilkan kandungan pro-vitamin A sebesar 50 IU, melampaui standar SNI MGS yang menetapkan minimal 45 IU.
“Penggunaan VRPO sebagai fortifikan bukan hanya efektif, tapi juga aman dan ramah lingkungan. Ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada konsumsi produk alami dan berkelanjutan,” tambah Eddy.
BPDP mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk mempercepat pengembangan teknologi mikroenkapsulasi dan produksi VRPO dalam skala nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan gizi nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
“Dengan memanfaatkan kekayaan alam kita sendiri, kita bisa menjawab tantangan gizi mikro sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri,” tutur Eddy. (TESTI PRISCILLA/H)
