BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau melalui Dinas Kesehatan meluncurkan Intervensi Spesifik Penanganan Stunting, bertempat di Rumah Bambu, Desa Buntoi, Senin, 20 Oktober 2025.
Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta mengatakan, meski kegiatan penanganan stunting sebenarnya sudah berjalan, launching ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Hari ini kita melaksanakan launching intervensi spesifik penanganan stunting. Alhamdulillah, sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan, hanya saja launching-nya baru kita laksanakan hari ini. Saat ini terdapat 29 desa lokus stunting dengan jumlah anak terdampak sebanyak 462 anak,” ujar Jayadikarta.
Jayadikarta berharap, melalui pemberian makanan bergizi dan vitamin kepada anak-anak terdampak, angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau yang saat ini tercatat 27,9 persen dapat ditekan hingga di bawah 20 persen pada tahun 2025.
“Upaya ini merupakan hasil kerja sama antara Tim TPPS (Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting) bersama perangkat daerah terkait. Selain itu, ada dukungan dari lima perusahaan melalui program CSR yang ikut berpartisipasi dalam pencegahan stunting di daerah kita,” tambahnya.
Pelaksanaan intervensi ini dijadwalkan berlangsung selama 45 hari, dengan pemberian makanan bergizi satu kali sehari bagi anak-anak terdampak stunting di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Terkait target penurunan, Jayadikarta menjelaskan bahwa saat ini terdapat perbedaan antara data E-PPGBM dan SSGI.
“Berdasarkan data E-PPGBM posisi kita sekitar 18 persen, sedangkan data SSGI mencatat 27,9 persen. Ada ketidaksinkronan karena SSGI tidak menggunakan data by name by address yang dimiliki daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, data E-PPGBM lebih akurat karena dikumpulkan langsung oleh tim gizi dan petugas Puskesmas di lapangan. Untuk memastikan validitas data, tim TPPS akan turun langsung ke beberapa desa seperti Bakau dan Tangkahen untuk melakukan pendataan ulang serta sosialisasi kepada masyarakat.
“Kadang ada kejadian unik, seperti di kecamatan banama tingang, misalnya orang tua bekerja dan anaknya dititipkan untuk diberi makan oleh kepala desa ini tentu tidak benar dan menjadi perhatian kita bersama,” tutur Jayadikarta. (RETHA/y)
