BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Sudarto, memberikan apresiasi atas partisipasi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkai dengan Arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang berlangsung Senin (20/10/2025) itu diikuti secara hybrid oleh kepala daerah se-Indonesia, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, serta dihadiri oleh Pj. Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mewakili Wali Kota Palangka Raya. Rakor berlangsung dari Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Palangka Raya, dengan turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palangka Raya.
Dalam Rakor tersebut dibahas sejumlah hal strategis, seperti mesin pendorong pertumbuhan ekonomi, peran Kemendagri dalam sistem pemerintahan daerah, hingga struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi.
Menanggapi kegiatan itu, Sudarto menilai bahwa Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta mempercepat realisasi belanja publik.
“Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti arahan Mendagri dan Menteri Keuangan dengan langkah nyata di lapangan, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan mempercepat serapan anggaran,” ujarnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menegaskan, realisasi anggaran yang lambat kerap menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Sudarto mendorong agar Pemko Palangka Raya bersama TPID dan OPD teknis terus memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memperkuat daya beli. DPRD siap mendukung langkah-langkah percepatan belanja daerah sepanjang dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Sudarto.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya urusan pemerintah semata, melainkan perlu kolaborasi dengan pelaku usaha, petani, distributor, dan masyarakat.
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga berdampak nyata bagi ekonomi lokal,” tambahnya.
Sudarto berharap hasil Rakor tersebut dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan dan program daerah, sehingga Kota Palangka Raya mampu menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (MARINI/J)
