BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir menegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, ia meminta agar kebijakan efisiensi anggaran terhadap instansi tersebut dikaji ulang.
Menurutnya, tugas Satpol PP tidak hanya sebatas penegakan peraturan daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan representasi pemerintah di lapangan.
“Memang kita memahami situasi efisiensi anggaran, tetapi jangan sampai menghambat kinerja. Satpol PP adalah corong pemerintah, masyarakat menilai langsung kinerja mereka di lapangan,” ujar Kadir, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan lebih terhadap kebutuhan operasional Satpol PP agar penegakan aturan dan pengawasan di lapangan dapat berjalan maksimal.
“Operasional Satpol PP harus dipandang sebagai bagian dari pelayanan, bukan beban anggaran. Dukungan ini penting agar mereka bisa bekerja optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashami, turut mengapresiasi kinerja Satpol PP Kotim yang dinilai semakin profesional dan mendapat respon positif dari masyarakat.
Menurutnya, dukungan anggaran, termasuk tunjangan dan sarana operasional, perlu menjadi perhatian agar semangat kerja personel tetap tinggi.
“Satpol PP sudah menunjukkan kinerja yang baik. Mereka sigap, profesional, dan cepat menanggapi laporan masyarakat. Hal seperti ini patut kita dukung melalui anggaran yang memadai,” ujar Eddy.
DPRD berharap, melalui dukungan anggaran yang tepat, Satpol PP Kotim dapat terus meningkatkan perannya dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat. (DEWI PATMALASARI/j)
