BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Sukamara menegaskan komitmennya dalam mendukung program inklusi keuangan yang menjangkau hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yofi Yudistira, yang mewakili Bupati Sukamara dalam kegiatan Pasca Inkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI di Desa Sungai Bundung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Sukamara untuk memperkuat akses layanan keuangan masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Yofi menyampaikan bahwa program EKI sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Ia menekankan pentingnya kemudahan akses keuangan sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
“Kami percaya, akses keuangan yang lebih mudah akan membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa,” ujar Yofi dalam rilis OJK Kalteng pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Kegiatan Pasca Inkubasi Desa EKI ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berdialog mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi desa. Kelompok usaha lokal, seperti perikanan dan pertanian, turut menyampaikan aspirasi mereka terkait kebutuhan pembiayaan dan dukungan pemasaran. Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan lembaga keuangan seperti PT BPD Kalimantan Tengah, BPR Artha Sukamara, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun.
Yofi menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan OJK dan TPAKD dalam memperluas cakupan inklusi keuangan, termasuk melalui edukasi dan pendampingan masyarakat desa. Ia berharap program ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu mengubah wajah ekonomi desa secara nyata.
“Kami ingin melihat desa-desa di Sukamara tumbuh menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri dan inovatif,” tambahnya.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya tahan. Diskusi yang berlangsung menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung usaha produktif dan perencanaan masa depan. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program ini.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Sukamara bersama OJK dan TPAKD berharap dapat menjadikan Desa Sungai Bundung sebagai model pengembangan inklusi keuangan yang dapat direplikasi di wilayah lain. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/y)
