BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta Pertamina agar tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi juga menyampaikan penjelasan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait persoalan antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kalau stok benar-benar aman, seharusnya distribusi ke SPBU juga lancar dan masyarakat tidak perlu mengantre sepanjang itu. Jadi, ada hal yang perlu dievaluasi, terutama dari sisi distribusi dan pengaturannya,” ujar Hap, Selasa,21 Oktober 2025.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian dan kejelasan informasi, bukan hanya sekadar pernyataan bahwa stok BBM aman. Kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya antrian panjang di beberapa titik SPBU di Palangka Raya, terutama untuk jenis Pertalite dan Solar.
Hap menegaskan, pihak Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar tidak terjadi ketimpangan antara ketersediaan di depo dan pasokan ke SPBU. Ia juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap kemungkinan praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi.
“DPRD tentu tidak bisa tinggal diam. Kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan langsung, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Hap mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi teknis untuk ikut melakukan pengawasan di lapangan, sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalisir dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lemahnya koordinasi dan pengawasan distribusi BBM. Transparansi harus menjadi prinsip utama,” tandasnya.
Ia berharap, melalui evaluasi dan perbaikan distribusi, persoalan antrean BBM di Palangka Raya dapat segera teratasi dan tidak terus berulang di kemudian hari. (MARINI/H)
