BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman, menegaskan bahwa petani kelapa sawit rakyat merupakan aktor strategis dalam pembangunan industri sawit nasional.
Saat ini sekitar 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Pangsa ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 50–60 persen pada tahun 2050 mendatang.
“Peran petani rakyat sangat vital, dan kami melihat tren partisipasi mereka akan semakin dominan dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Eddy pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Perkembangan pesat perkebunan sawit rakyat tidak lepas dari keberhasilan program kemitraan yang dimulai sejak dekade 1980-an.
Pemerintah Indonesia saat itu menggandeng lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, KfW, dan IFAD untuk meluncurkan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
Model PIR menjadi tonggak sinergi antara petani dan perusahaan, yang kemudian berkembang dalam berbagai pola kemitraan di seluruh Indonesia.
“Pada tahun 1980-an, pangsa perkebunan rakyat hanya dua persen. Namun berkat kemitraan dan dukungan kebijakan, kini telah mencapai 40 persen dengan luas lahan sekitar 6,8 juta hektare,” jelas Eddy merujuk data Kementerian Pertanian.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan masih membayangi, seperti rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses permodalan. Oleh karena itu, BPDPKS mendorong revitalisasi menyeluruh untuk meningkatkan daya saing petani rakyat.
Revitalisasi tersebut mencakup pelatihan teknik budidaya sesuai standar, transfer teknologi dari perkebunan negara, serta pembentukan kawasan khusus (dedicated area) untuk produksi biohidrokarbon.
“Kami ingin agar petani rakyat tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga bagian dari rantai nilai energi hijau,” kata Eddy.
Minyak sawit dari dedicated area akan diolah menjadi green diesel, green gasoline, dan green avtur melalui pabrik kelapa sawit (PKS) berteknologi khusus.
Petani sawit rakyat didorong membentuk kebun sehamparan seluas 2.700 hektare dan membangun PKS biohidrokarbon berkapasitas 10 ton TBS per jam.
Menurut Eddy, langkah ini akan menekan biaya transportasi dan distribusi produk green fuel, sekaligus memperkuat posisi petani dalam ekosistem industri energi terbarukan. “Kami ingin petani rakyat menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Dengan menjawab tantangan produktivitas dan struktur kelembagaan, BPDPKS berharap revitalisasi perkebunan sawit rakyat dapat mempercepat terwujudnya tata kelola berkelanjutan sesuai prinsip SDGs.
“Transformasi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keadilan dan keberlanjutan. Petani rakyat harus menjadi bagian dari masa depan industri sawit yang inklusif dan hijau," Eddy menutup.(TESTI PRISCILLA)
