BORNEONEWS, Sampit – Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat adanya penurunan signifikan pada anggaran pendidikan tahun 2026, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencapai lebih dari Rp114 miliar, yang berdampak pada sejumlah program prioritas sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pihaknya menerima anggaran sebesar Rp701,8 miliar, sedangkan pada tahun 2026 hanya memperoleh Rp587,4 miliar.
“Artinya, ada pengurangan sekitar Rp114 miliar dari pagu yang kami terima tahun sebelumnya,” ujar Irfansyah dalam rapat pembahasan Rencana APBD Tahun 2026 bersama Komisi III DPRD Kotim, Selasa, 21 Oktober 2025.
Penurunan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) bidang pendidikan. Jika tahun 2025 nilainya mencapai Rp100 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp8 miliar.
“Penurunan drastis pada DAU SG ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan kami membiayai berbagai program pendidikan,” katanya.
Dari total pagu Rp587,4 miliar, sebagian besar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta PPPK sebesar Rp334 miliar. Adapun gaji tenaga kontrak dan PPPK paruh waktu mencapai Rp12,7 miliar.
Sementara itu, dana DAK nonfisik mencakup BOS/BOP sebesar Rp86,4 miliar, tunjangan profesi guru Rp125,9 miliar, tunjangan khusus guru Rp12,7 miliar, dan tambahan penghasilan guru (Tamsil) Rp183 juta.
Selain itu, belanja operasional Disdik dan 17 korwil kecamatan tercatat Rp1,9 miliar, BOSDA Rp5 miliar, dan DAU SG bidang pendidikan sebesar Rp8,3 miliar.
“Kalau dihitung secara persentase, 57 persen digunakan untuk gaji dan tunjangan, 38 persen untuk dana nonfisik, dan 5 persen sisanya untuk program peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.
Meski mengalami penurunan anggaran, Irfansyah menegaskan bahwa program strategis sektor pendidikan tetap dijalankan. Beberapa fokus utama meliputi Program Wajib Belajar 13 Tahun mulai dari tingkat TK, pengembangan minat dan bakat siswa melalui ajang O2SN, OSN, FLS2N, serta Festival Tunas Bahasa Ibu.
Selain itu, Disdik juga menyiapkan program akreditasi sekolah, pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan deep learning, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP.
Program digitalisasi sekolah, pendidikan inklusif, dan pencegahan perundungan juga tetap menjadi prioritas. Termasuk penguatan karakter melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan.
“Kami berharap dukungan dari DPRD Kotim agar program-program prioritas ini dapat diperkuat melalui pokok pikiran atau pembahasan lanjutan. Karena anggaran yang tersedia sangat terbatas, khususnya untuk sarana dan prasarana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irfansyah menegaskan, meskipun terjadi efisiensi besar-besaran, gaji ASN dan PPPK tetap aman. Namun, terdapat sejumlah kegiatan dan honor teknis yang hanya bisa dibayarkan untuk jangka waktu enam bulan.
“Kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas sesuai arahan Bupati. Kami hanya berharap ada tambahan alokasi pada APBD Perubahan mendatang,” tutupnya. (DEWI PATMALASARI/j)
