BORNEONEWS, Sampit – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penurunan anggaran cukup signifikan pada tahun 2026. Kepala Dishub Kotim, Raihansyah, menyampaikan bahwa pagu belanja tahun depan hanya sebesar Rp16,65 miliar, atau berkurang sekitar Rp14 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk pendapatan tetap sebesar Rp2,69 miliar masih sama seperti tahun lalu. Namun, total belanja turun menjadi Rp16,65 miliar dari tahun sebelumnya,” kata Raihansyah, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, rincian anggaran bekanja tahun 2026 terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten senilai Rp10,6 miliar, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp6,19 miliar, serta Program Pengelolaan Pelayaran senilai Rp10,8 juta.
Penurunan anggaran paling terasa terjadi pada pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam RKA 2026, pagu anggaran listrik PJU turun dari Rp7,47 miliar menjadi Rp5,17 miliar.
“Kalau dihitung, rata-rata pembayaran listrik PJU tahun 2025 sekitar Rp610 juta per bulan. Artinya, dengan anggaran Rp5 miliar, pembayaran hanya bisa mencukupi sampai bulan Oktober,” ujar Raihansyah.
Ia menambahkan, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah PJU di Kotim terus bertambah, sehingga biaya listrik pun semakin meningkat. Dishub berharap dukungan dari DPRD agar alokasi anggaran PJU bisa ditambah, terutama untuk pemeliharaan dan pembayaran listrik.
“Kalau ada pokok pikiran (pokir) dari anggota dewan untuk pemasangan PJU, kami juga berharap disertai anggaran pemeliharaan dan pembayaran listriknya, supaya berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Dishub juga sedang menyelesaikan Master Plan Keselamatan Berlalu Lintas se-Kotim, termasuk rencana pemasangan rambu-rambu dan PJU di seluruh wilayah. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perhubungan di masa mendatang.
“Dengan adanya master plan, siapapun pemimpinnya nanti sudah punya pedoman yang jelas. Jadi setiap pemasangan PJU ada dasarnya,” imbuhnya.
Ia juga menyebut beberapa kegiatan yang harus dicoret akibat efisiensi anggaran, seperti peremajaan traffic light. Meski demikian, pihaknya berharap adanya tambahan anggaran untuk menutupi kekurangan pembayaran listrik PJU sekitar Rp2,8 miliar.
“Intinya, dengan pengurangan Rp14 miliar ini, kami berharap penambahan pembayaran listrik PJU,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
