BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah pusat melalui Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Rawa, Pamuji Lestari, menyampaikan bahwa produksi beras di Indonesia saat ini sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 4 juta ton.
Namun, kondisi pasar menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi yang tinggi dengan harga yang justru mengalami kenaikan.
"Berdasarkan kondisi pasar, beras produksinya tinggi kok harganya malah naik, yang kami rasa tidak seimbang," ujar Pamuji Lestari.
Kondisi ini mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menginstruksikan adanya stabilisasi harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
Pamuji Lestari menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap distributor yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Apabila distributor menjual di atas harga HET, maka kami akan meminta untuk diturunkan harganya sesuai HET," tegasnya pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika distributor tidak bersedia menurunkan harga sesuai HET, maka akan diberikan peringatan hingga pencabutan izin. Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
Untuk wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Pamuji Lestari mengakui bahwa terdapat variasi harga di tingkat distributor.
"Untuk di Kalteng variatif, ada distributor yang menjual di atas harga HET, ada juga yang sesuai HET. Maka dari itu, kami akan datang ke lapangan untuk melakukan verifikasi terkait harga di atas HET," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengkajian terkait biaya ongkos kirim transportasi dan lain-lain, mengingat banyak beras dari Jawa yang masuk ke Kalteng.
"Untuk Kalteng sendiri, termasuk dalam Zona II HET, di mana harga beras premium ditetapkan sebesar Rp 15.400 per kilogram dan beras medium sebesar Rp 14.000 per kilogram," pungkasnya. (PATHUR/Y)
