BORNEONEWS, Sampit – Rencana pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Kapten Mulyono, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terancam batal terealisasi pada tahun 2026. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam pembahasan APBD 2026.
Kepala Dishub Kotim Raihansyah mengungkapkan, terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp14 miliar dari tahun 2025. Akibatnya, sisa belanja dinasnya hanya sekitar Rp16 miliar, yang sebagian besar terserap untuk kebutuhan rutin seperti gaji, tunjangan, operasional kantor, pembayaran listrik PJU, serta perawatan lampu jalan yang sudah ada.
“Tahun 2026, pagu kami hanya cukup untuk gaji, perawatan PJU, dan rutinitas. Tidak ada ruang anggaran untuk pembangunan baru,” kata Raihansyah, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, sebenarnya perencanaan PJU di Jalan Kapten Mulyono sudah rampung. Jalur yang direncanakan membentang dari Simpang KFC hingga Simpang Lingkar Selatan dengan panjang lebih dari 2 kilometer, membutuhkan anggaran sekitar Rp2,6 miliar. Namun, karena tidak ada alokasi dana, proyek tersebut belum bisa dimasukkan rancangan kerja dan anggaran (RKA) 2026.
“PJU Kapten Mulyono kami usulkan untuk 2026, tetapi karena tidak ada anggarannya, belum masuk dalam RKA. Semoga saat rapat kompilasi nanti bisa dibahas kembali dan mendapat persetujuan,” ujarnya.
Selain terkendala anggaran pembangunan, Dishub Kotim juga menghadapi keterbatasan peralatan pendukung, seperti mobil skylift yang digunakan untuk pemeliharaan PJU.
“Kami hanya punya satu skylift, itu pun sudah tua dan sering bocor seal-nya. Kalau untuk pengadaan baru, harga di katalog sekitar Rp1,7 miliar,” tambahnya.
Meski begitu, Raihansyah menegaskan, pihaknya tetap berupaya mencari solusi agar program penerangan jalan tetap berjalan, termasuk dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di sektor perhubungan.
“Ini kami sampaikan ke komisi IV dengan efisiensi ini kami tidak menyerah artinya Dinas Perhubungan menerima dengan anggaran itu tetapi kita juga harus berinovasi bagaimana mendapatkan PAD yang lebih besar,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
