BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa memasuki Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya akan menghadapi tantangan baru berupa kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal nasional serta kebutuhan untuk menyesuaikan pola belanja daerah secara lebih tepat sasaran.
Menurut Subandi, kebijakan efisiensi ini akan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan layanan publik, terutama di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak menurun kualitasnya,” ujar Subandi, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menambahkan, tantangan ini perlu dijawab dengan inovasi dan kreativitas dari seluruh perangkat daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Subandi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak justru menghambat program strategis daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD ini berharap agar setiap perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja program secara objektif, menyesuaikan prioritas, serta memastikan belanja diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak dan berorientasi pada hasil.
“Di tengah keterbatasan fiskal, justru dibutuhkan tata kelola anggaran yang lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada pelayanan,” pungkas Subandi. (MARINI/Y)
