PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan tematik terkait kebijakan dan pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut diikuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual melalui Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik.

“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Budi Prijono.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan holistik. Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan program pangan terlaksana dengan baik dari hulu hingga hilir.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam koordinasi tersebut.

Menurutnya, keberhasilan program pangan tidak dapat berjalan sendiri tanpa kolaborasi seluruh unsur. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan pelaksanaan lapangan.

Budi berharap pemeriksaan tematik dapat memperkuat keberlanjutan sistem ketahanan pangan nasional di seluruh daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa percepatan pencetakan sawah baru sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional telah mencapai 25 persen dari target 53 ribu hektare.

“Dari target sekitar 53 ribu hektare, saat ini progresnya sudah mencapai 25 persen,” ungkap Edy Pratowo seperti dikutip Borneonews pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menargetkan agar capaian tersebut dapat terealisasi sesuai rencana hingga akhir tahun. Edy menjelaskan bahwa lahan tersebut akan mulai dimanfaatkan untuk musim tanam pada tahun 2026. (HERMAWAN DP/H)