BORNEONEWS, Kasongan - Angka kemiskinan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dinilai masih tergolong tinggi, 6,53%. Wilayah yang dipimpin Bupati Ahmad Yantenglie itu, berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, yang 'hanya' 5,94%.
"Kondisi Kabupaten Katingan pada 2015 terdapat beberapa indikator utama kemiskinan yang perlu menjadi perhatian kita, di antaranya tingkat kemiskinan masih tinggi, yaitu 6,53 persen," sebut Wakil Bupati Katingan, Sakariyas saat memimpin rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) 2016, di Gedung Pertemuan Bappeda Katingan, di Kasongan, Jumat (18/11/2016).
Kondisi ini menempatkan Katingan berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kalteng yaitu 5,94%. Pun demikian dengan angka kelahiran bayi per 1.000 kelahiran hidup masih tinggi yaitu sebesar 2,07 atau 6 bayi dari 2.892 jumlah bayi lahir hidup. Demikian pula angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup juga masih tinggi yaitu sebesar 3.11 atau 9 balita dari 2.892 jumlah balita hidup.
Sementara untuk angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup masih tinggi yaitu sebesar 449.52 atau 13 orang dari 2.892 jumlah lahir hidup.
"Angka kemiskinan Kabupaten Katingan berdasarkan data BPS tahun 2015 adalah sebesar 6,53 persen, angka kemiskinan tersebut belum memenuhi harapan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 sebesar 6,45 persen," kata orang nomor dua di Katingan ini.
Melihat kondisi angka kemiskinan di daerahnya yang masih tinggi, Wabup Sakariyas mengatakan pemerintah daerah perlu berupaya melakukan percepatan guna mengentaskan kemiskinan itu.
Guna mewujudkan hal itu perlu kerja keras semua pihak, dan upaya yang bakal dilakukan diantaranya mensinergikan semua program dan kegiatan termasuk upaya percepatan penyerapan dan pembangunan berbagai bidang, termasuk melibatkan pihak swasta. "Pada tahun 2016 ini diyakini perekonomian kita akan menunjukan kinerja yang semakin baik," imbuhnya.
Kepala Bappeda Katingan, Wim Ngantung melaporkan jika tujuan pembangunan bidang sosial dan budaya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupnya kebutuhan dasar masyarakat. (ABDUL GOFUR/N).
