BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim, yang turut hadir dalam kunjungan itu mengatakan, keterbatasan tenaga medis di Puskesmas Panarung dapat berdampak terhadap kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat.
Bahkan, kondisi ini dinilai bisa memengaruhi efektivitas pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Palangka Raya.
“Program UHC bertujuan agar seluruh masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan berkualitas. Namun jika tenaga medis terbatas, maka target pelayanan universal itu akan sulit tercapai,” kata Arif, Senin, 27 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan, saat ini hanya terdapat empat dokter umum yang bertugas di Puskesmas Panarung. Padahal, jumlah pasien yang datang setiap hari cukup banyak dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di wilayah setempat.
Menurut Arif, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu segera mengambil langkah strategis untuk menambah tenaga medis, baik melalui pengangkatan formasi ASN tenaga kesehatan, tenaga kontrak, maupun kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan.
“Tenaga medis adalah ujung tombak pelayanan. Tidak boleh ada kekosongan atau kekurangan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga medis, Arif juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Panarung agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Ia menilai bahwa, dukungan anggaran dan perencanaan yang matang harus menjadi prioritas dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah kota.
Komisi III DPRD Palangka Raya, lanjut Arif, akan terus memantau perkembangan sektor kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan publik. DPRD berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan daerah.
“Harapannya, masyarakat Palangka Raya benar-benar bisa merasakan manfaat dari program UHC. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan bermutu,” pungkas Arif. (MARINI/H)
