BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyoroti persoalan minimnya data profil pegawai di sektor pendidikan yang dinilai dapat menghambat efektivitas kebijakan dan perencanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pendidikan di daerah.
Menurut Syaufwan, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan setiap tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan penempatan, pelatihan, dan hak yang sesuai. Namun, hingga kini, sistem pendataan di beberapa sekolah maupun instansi pendidikan masih belum berjalan optimal.
“Kami menemukan masih banyak sekolah yang belum memiliki data profil pegawai secara lengkap dan ter-update. Padahal data ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk pemerataan guru, peningkatan kompetensi, maupun pengusulan formasi tenaga pendidik baru,” ujar Syaufwan, Senin, 27 Oktober 2025.
Ia menilai bahwa minimnya data profil pegawai juga berpengaruh terhadap kebijakan rekrutmen dan rotasi tenaga pendidik di Palangka Raya. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan melakukan pemerataan guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan di tiap sekolah.
Sebagai solusi, DPRD mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan agar segera membangun sistem basis data terintegrasi yang mampu memetakan seluruh tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN, secara digital. Sistem ini diharapkan dapat diakses lintas instansi dan diperbarui secara berkala.
“Basis data ini harus terhubung dengan sistem kepegawaian daerah dan pendidikan nasional agar setiap perubahan dapat terpantau secara real time. Dengan begitu, kebijakan pendidikan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar Pemko Palangka Raya melibatkan operator sekolah dan tenaga IT dalam pelatihan pengelolaan data digital. Langkah ini diperlukan untuk memastikan semua sekolah mampu melakukan input data pegawai dengan benar dan berkelanjutan.
“DPRD siap mendukung alokasi anggaran untuk penguatan sistem informasi pendidikan daerah. Karena data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang akurat dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan,” pungkas Syaufwan. (MARINI/H)
