BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Mariani menyoroti persoalan pembangunan jembatan di sejumlah wilayah, khususnya di daerah pilihan IV, yang terkendala akibat keterbatasan anggaran dan larangan penggunaan kayu ulin sebagai bahan konstruksi.
Menurutnya, banyak jembatan di daerah pemilihannya yang kini mengalami kerusakan, namun belum bisa diperbaiki karena tidak adanya solusi material pengganti yang sesuai kemampuan anggaran daerah, khususnya dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Kegiatan dana pokir kami khusus untuk pembangunan jembatan ini mengalami dilema. Menggunakan kayu ulin tidak bisa, sementara kalau memakai box culvert, dana pokir tidak mencukupi,” ujar Mariani, Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan jembatan yang sudah diusulkan, termasuk pada tahun anggaran 2023, terpaksa ditunda karena belum ditemukan bahan alternatif yang lebih murah namun tetap kuat dan tahan lama.
“Di tempat kami banyak jembatan yang sudah rusak. Kita harus memikirkan bahan pengganti agar anggarannya tidak terlalu besar. Karena dana pokir ini juga harus dibagi untuk kegiatan lain,” tambahnya.
Mariani menegaskan bahwa permasalahan ini perlu segera dicarikan solusi teknis dan kebijakan dari pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur di desa tidak terhambat akibat aturan maupun keterbatasan anggaran.
“Saya sampai tidak jadi membangun jembatan tahun 2023 karena kendala jni,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
