BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Focus Group Discussion atau FGD untuk membahas Rancangan Dokumen Lintasan Satwa di Areal Preservasi Ekosistem Penghubung Hutan Batang Toru dengan Cagar Alam Dolok Sipirok. Kegiatan ini berlangsung di Ruang FGD Bappeda dan dihadiri oleh para akademisi, instansi pemerintah, lembaga konservasi, serta perwakilan masyarakat Desa Luat Lombang.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Bappeda Tapanuli Selatan Nomor 000.7.2.7/465/BPTS/2025 yang menetapkan perubahan tim teknis penyusunan dokumen lintasan satwa. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan konektivitas habitat satwa liar di kawasan ekosistem penting Sumatera Utara.
Salah satu peserta FGD dalam diskusi ini, Prof Rahmawaty menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam penyusunan dokumen.
“Kita tidak hanya bicara soal jalur satwa, tetapi juga soal keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Keterlibatan warga lokal, terutama di Desa Luat Lombang, harus menjadi bagian integral dari strategi konservasi,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan tersebut pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Prof Rahmawaty juga menyoroti pentingnya data spasial dan pemetaan partisipatif dalam merancang lintasan satwa yang efektif. Menurutnya, pemahaman lokal tentang pergerakan satwa dan dinamika lanskap sangat krusial untuk memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aplikatif di lapangan.
Selain Prof Rahmawaty, sebagai perwakilan Universitas Sumatera Utara hadir pula Prof Robert Sibarani, Prof R Hamdani Harahap, dan Prof Delvian, serta perwakilan dari BKSDA Wilayah III Sumatera Utara, KPH X Padangsidimpuan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan PT NSHE. Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai masukan teknis dan sosial yang memperkaya substansi dokumen.
FGD ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyempurnakan dokumen lintasan satwa sebelum ditetapkan secara resmi. Dengan kolaborasi lintas sektor dan masukan dari para ahli, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menargetkan dokumen ini dapat menjadi acuan dalam menjaga konektivitas ekologis dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Batang Toru–Dolok Sipirok. (TESTI PRISCILLA/j)
