BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas rancangan dokumen lintasan satwa di kawasan penghubung antara Hutan Batang Toru dan Cagar Alam Dolok Sipirok.
Kegiatan yang berlangsung di ruang FGD Bappeda tersebut menghadirkan para akademisi, lembaga konservasi, instansi pemerintah, serta perwakilan masyarakat Desa Luat Lombang.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Bappeda Tapanuli Selatan Nomor 000.7.2.7/465/BPTS/2025 tentang perubahan tim teknis penyusunan dokumen lintasan satwa. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta memastikan konektivitas habitat satwa liar di kawasan ekosistem penting Sumatera Utara.
Dalam forum diskusi tersebut, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Prof Rahmawaty, menegaskan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam penyusunan dokumen. Ia menekankan bahwa upaya konservasi tidak bisa hanya berfokus pada aspek ekologis semata, melainkan juga harus memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
“Kita tidak hanya bicara soal jalur satwa, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Keterlibatan warga lokal, terutama di Desa Luat Lombang, harus menjadi bagian integral dari strategi konservasi,” ujar Prof Rahmawaty, Kamis, 30 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Prof Rahmawaty menilai pentingnya penggunaan data spasial dan pemetaan partisipatif dalam merancang lintasan satwa yang efektif. Menurutnya, pengetahuan lokal mengenai pergerakan satwa dan dinamika lanskap menjadi kunci agar dokumen yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar dapat diterapkan di lapangan.
Selain Prof Rahmawaty, FGD juga dihadiri oleh sejumlah akademisi Universitas Sumatera Utara seperti Prof Robert Sibarani, Prof R Hamdani Harahap, dan Prof Delvian. Hadir pula perwakilan dari BKSDA Wilayah III Sumatera Utara, KPH X Padangsidimpuan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta PT NSHE. Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai masukan teknis dan sosial yang memperkaya substansi dokumen lintasan satwa tersebut.
FGD ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan secara resmi. Dengan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan para ahli, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menargetkan rancangan lintasan satwa ini menjadi pedoman penting dalam menjaga konektivitas ekologis sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Batang Toru–Dolok Sipirok. (TESTI PRISCILLA/y)
