BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengelolaan lintasan satwa liar di areal preservasi Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, menuntut kolaborasi lintas pihak agar program konservasi dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Prof Robert Sibarani menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan koridor satwa liar tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus merasakan manfaat langsung agar mau terlibat dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
“Tidak mungkin orang mau melakukan sesuatu jika tidak ada dampak positif bagi dirinya. Maka dari itu, pengelolaan harus kolaboratif dan berpihak pada kesejahteraan warga,” ujar Robert dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas rancangan dokumen lintasan satwa di kawasan penghubung antara Hutan Batang Toru dan Cagar Alam Dolok Sipirok pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Prof Rahmawaty menambahkan bahwa dokumen pengelolaan harus disusun secara rinci dan mencakup aspek sosial, ekonomi, serta ekologi. Ia menekankan perlunya lembaga independen yang dapat mempertemukan semua pihak untuk memastikan keberlanjutan program.
Sementara itu, Julius Paolo Siregar dari YEL menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan lintasan dan vegetasi untuk memastikan konektivitas habitat satwa tetap terjaga. Kepala Bappeda Tapanuli Selatan, Erwin Syah, juga menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga.
Kegiatan yang dihadiri akademisi seperti Prof. Delvian serta perwakilan BKSDA Sumut, Susilo, menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk pentingnya penguatan kelembagaan dan penyusunan rencana aksi jangka panjang berbasis data. (TESTI PRISCILLA/H)
