BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam kegiatan Diseminasi dan Finalisasi Dokumen Rencana Pengelolaan Lintasan Satwa Liar di Desa Luat Lombang, Prof Rahmawaty menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam setiap program konservasi.
Ia meminta agar dokumen rencana pengelolaan memuat program yang terukur dengan pendanaan yang jelas melalui format SMART seperti di KPH atau BKSDA.
“Aspek sosial ekonomi harus dijabarkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang agar arah kebijakan tidak tumpang tindih,” kata Prof Rahmawaty dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas rancangan dokumen lintasan satwa di kawasan penghubung antara Hutan Batang Toru dan Cagar Alam Dolok Sipirok pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Prof Rahmawaty juga menyarankan agar seluruh data yang dipresentasikan dimasukkan ke dalam dokumen, termasuk karakteristik lokasi, jenis satwa, dan vegetasi, serta dihubungkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs.
Prof Robert Sibarani mendukung hal tersebut dengan menekankan perlunya aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat tanpa melupakan kelestarian lingkungan. Julius Paolo Siregar dari YEL juga menambahkan pentingnya memperkuat fungsi koridor agar habitat satwa tetap terkoneksi.
Sementara Prof Delvian menyarankan penyusunan indikator keberhasilan dari setiap aspek agar kemajuan program dapat diukur secara ilmiah.
"Dokumen harus punya arah yang jelas, berbasis fakta dan data lapangan,” katanya.
Kegiatan ini turut didukung Bappeda Tapanuli Selatan dan BKSDA Sumut. Kepala Bappeda, Erwin Syah, menegaskan bahwa hasil diseminasi akan menjadi acuan dalam kebijakan daerah untuk penguatan areal preservasi. (TESTI PRISCILLA/H)
