BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengingatkan agar pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi awal momentum merumuskan langkah strategis partai untuk mencapai tujuan bersama.
Menurutnya, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pelaksanaan Rakerda wajib dilakukan minimal dua tahun sekali sebagai bagian dari proses perencanaan organisasi yang terstruktur.
“Ini pertemuan yang jangan dianggap seremonial, ini awal momentum merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan partai. Sebagai organisasi harus ada planning agar terstruktur mencapai tujuan,” kata Herman Khaeron di Palangka Raya, Selasa, 4 November 2025.
Ia menekankan pentingnya membuat perencanaan sejak sekarang karena tahun 2026 menjadi masa konsolidasi melalui musyawarah ranting dan cabang di seluruh wilayah.
“Penting kita merencanakan hari ini, apalagi 2026 tahun konsolidasi musyawarah ranting dan cabang,” ujarnya.
Herman menambahkan, pada 2027–2028 Badan Saksi Nasional (BSN) Demokrat sudah memiliki timeline untuk menggerakkan mesin partai dan organisasi lainnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bergerak sendiri, karena juga memiliki Srikandi dan organisasi sayap sebagai bagian dari kekuatan partai.
“Insyaallah ke depan Demokrat akan lebih baik. Pak Junai sebagai penggerak Kalteng disiapkan parameter kontrolnya agar bisa dievaluasi serta dijalankan,” katanya. (HERMAWAN DP/j)
