BORNEONEWS, Sampit - Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan kunjungan kerja ke DPR RI untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam infrastruktur.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi III diterima langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis agar percepatan pembangunan di daerah dapat lebih optimal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Tujuan utama kami adalah menjalin sinergitas antara lembaga di daerah dan pusat agar akselerasi pembangunan di Kotim bisa lebih cepat,” ujar Dadang, Sabtu, 8 November 2025.
Dalam pertemuan itu, Komisi III menyampaikan sejumlah isu strategis yang sedang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dan transportasi sesuai dengan tugas Komisi V DPR RI yang membidangi sektor tersebut.
Beberapa hal yang disampaikan antara lain masalah kapal feri penyeberangan Sampit–Seranau yang sempat menelan korban jiwa. Begitu pula kondisi Jalan Seranau yang menjadi akses penting penghubung antara Kotim dan Kabupaten Katingan yang saat ini belum fungsional.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti minimnya marka jalan dan rambu lalu lintas di sekitar sekolah-sekolah yang berada di jalur lintas nasional, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Besi dan Cempaga.
“Kami sampaikan bahwa banyak sekolah di jalur nasional belum memiliki marka dan tanda-tanda keselamatan. Ini membahayakan siswa dan masyarakat sekitar,” kata Dadang.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti pengembangan Bandara H Asan Sampit yang hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah pusat, meskipun sebelumnya sudah diusulkan oleh Bupati Kotim.
Isu lain yang turut dibahas adalah drainase di Jalan Jenderal Sudirman, yang kerap menjadi langganan genangan saat musim hujan karena statusnya sebagai jalan nasional tanpa sistem saluran air memadai.
“Semua keluhan itu langsung direspons oleh Pak Syauqie dengan langsung menelepon Kepala Balai terkait agar segera menindaklanjuti dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Selain isu infrastruktur, Komisi III juga menyerahkan proposal pembangunan Rumah Sakit Parenggean agar bisa naik status menjadi tipe D dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp50 miliar. Proposal tersebut diterima dengan baik dan akan diteruskan oleh Muhammad Syauqie ke anggota Fraksi PAN yang membidangi urusan kesehatan.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat beliau terhadap kondisi pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kotim. Semoga semua aspirasi yang kami sampaikan bisa segera diwujudkan demi kemajuan daerah,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
