BORNEONEWS, Palangka Raya - Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah yang menilai langkah Kementerian Sosial tersebut sebagai keputusan yang tidak tepat dan berpotensi mengaburkan sejarah bangsa.
Wakil Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan DPD GMNI Kalimantan Tengah, Enrico Rafael Siahaan, menegaskan bahwa memahami sejarah secara benar dan bijak adalah hal yang fundamental dalam menentukan seseorang layak atau tidak memperoleh gelar kepahlawanan. Menurutnya, menilai sosok Soeharto hanya dari sisi keberhasilannya tanpa melihat catatan kelam yang juga melekat pada masa pemerintahannya merupakan bentuk ketidakadilan sejarah.
“Memang benar, Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa — membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi, serta menjadikan Indonesia dikenal sebagai kekuatan ekonomi Asia pada masanya,” ujar Enrico, menanggapi pernyataan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, yang sebelumnya menyebut Soeharto pantas diberi gelar pahlawan nasional pada Sabtu, 8 November 2025.
Namun, lanjutnya, pernyataan tersebut tidak boleh menutup mata terhadap sisi gelap rezim Orde Baru.
“Pak Soeharto juga merupakan pelaku kejahatan — mulai dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap para aktivis dan masyarakat sipil,” tegas Enrico.
GMNI Kalteng juga menyoroti adanya potensi nepotisme politik dalam proses usulan gelar tersebut. Enrico menilai, pernyataan Menteri ESDM yang menyebut akan menyampaikan usulan itu langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, mengindikasikan adanya kepentingan politik tertentu di balik langkah tersebut.
“Pemberian gelar pahlawan tidak boleh sarat kepentingan, apalagi mengandung unsur nepotisme. Jangan sampai penghargaan bangsa ini dipolitisasi demi memperbaiki nama yang justru pernah merugikan rakyat,” katanya.
Ia menekankan kembali pentingnya objektivitas dalam membaca sejarah nasional.
“Kalau kita hanya melihat yang positif dan meniadakan sisi gelapnya, itu sama saja menipu generasi penerus,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Enrico mengingatkan pesan Presiden Soekarno yang tetap relevan hingga kini: “JAS MERAH – Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.”
“Gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kepada sosok yang pernah merenggut hak dan kehidupan rakyat itu sendiri,” tandasnya. (TESTI PRISCILLA/H)
