BORNEONEWS, Palangka Raya - DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam atas wacana penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana, menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk distorsi sejarah dan penghinaan terhadap para korban penindasan selama rezim Orde Baru.
“Kita tidak boleh melupakan bahwa masa kekuasaan Soeharto bukanlah era kepahlawanan, melainkan periode kelam dalam perjalanan bangsa. Demokrasi dibungkam, rakyat dibatasi hak politiknya, kebebasan berekspresi dihancurkan, dan mahasiswa serta aktivis menjadi korban kekerasan negara,” tegas Maulana, dalam keterangan resminya pada Senin, 10 November 2025.
Menurutnya, pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama tiga dekade kekuasaannya. GMNI Kalteng menilai wacana tersebut sebagai upaya sistematis untuk memutihkan sejarah dan menormalkan kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri.
Pada masa Orde Baru, lanjut Maulana, banyak aktivis politik, buruh, petani, dan mahasiswa yang menjadi korban penangkapan, pengasingan, bahkan pembunuhan tanpa proses hukum.
“Kita perlu menegaskan bahwa penghargaan tertinggi kepada seseorang yang dianggap pahlawan tidak bisa diberikan kepada sosok yang sejarahnya penuh represi dan ketidakadilan. Ini bukan persoalan dendam sejarah, melainkan tanggung jawab moral agar bangsa ini tidak kehilangan ingatan kolektif,” ujarnya.
Maulana menekankan bahwa pemberian gelar pahlawan tidak boleh dijadikan alat politik atau bentuk romantisme terhadap pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan Soeharto dibayar mahal dengan hilangnya demokrasi, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dominasi ekonomi oleh segelintir elite dan kroni.
“Kita harus belajar dari sejarah bahwa pembangunan tanpa demokrasi melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Tidak pantas kita menyebut pahlawan bagi seseorang yang membungkam rakyat demi stabilitas semu,” tegas Maulana. (TESTI PRISCILLA/y)
