BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bersama BPJS Kesehatan menggelar Rapat Forum Komunikasi Semester II yang membahas strategi penguatan cakupan dan peningkatan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Rapat Bupati Pulang Pisau, Senin, 10 November 2025.
Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan program JKN bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam memastikan status kepesertaan selalu aktif.
Menurutnya, pemutakhiran data peserta dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar manfaat JKN dapat dirasakan secara menyeluruh.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun komitmen bersama seluruh pihak agar semakin memperkuat kolaborasi dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) sesuai target nasional,” ujar Jayadikarta dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.
Jayadikarta menyebut bahwa capaian UHC di Kabupaten Pulang Pisau saat ini sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembenahan.
“Kita optimis di bulan Desember nanti capaian UHC Pulang Pisau dapat memenuhi target yang telah ditetapkan,” terangnya.
Terkait pembiayaan JKN di 2026, Jayadikarta mengakui adanya tantangan karena keterbatasan anggaran daerah. Namun peluang kerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai dapat menjadi solusi.
Ia menyoroti adanya testimoni keberhasilan beberapa daerah lain dalam memanfaatkan CSR perusahaan untuk membantu donasi kepesertaan BPJS bagi masyarakat.
“Pemerintah Pulpis akan mendata perusahaan serta masyarakat di sekitarnya, kemudian menyurati dan melakukan pendekatan. Bila diperlukan, kita turun langsung ke perusahaan yang berinvestasi di Pulpis untuk mendukung pembiayaan JKN melalui skema CSR,” tegasnya.
Jayadikarta berharap langkah ini dapat memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah. (RETHA)
