BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025.
“Kami meningkatkan kembali karena beberapa anggaran masih ada tetapi belum terealisasi. Ada beberapa dinas yang realisasi anggarannya belum maksimal, namun saat ini prosesnya masih berjalan,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati, Senin, 10 November 2025.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Kegiatan Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 di Aula Bapperida Kotim.
Lanjutnya, sejumlah dinas masih belum maksimal dalam merealisasikan anggaran, baik dari APBD, DAU, maupun DAK. Meski sebagian program masih berjalan, capaian penyerapan anggaran belum sesuai target ideal.
Berdasarkan data Pemkab Kotim, pagu belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 2,38 triliun, namun hingga Oktober 2025 realisasinya baru Rp 1,33 triliun atau sekitar 56,06 persen. Padahal, idealnya hingga akhir triwulan III penyerapan sudah mencapai sekitar 85 persen.
Irawati menilai kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari aspek perencanaan, pengadaan barang dan jasa, maupun administrasi keuangan.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran secara terukur dan tepat sasaran tanpa mengabaikan kualitas hasil kegiatan. Dengan begitu, target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan, sebagian anggaran turun pada saat perubahan, sehingga waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat. Karena itu, ia meminta agar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) berhati-hati dalam menggunakan anggaran menjelang akhir tahun.
“Gunakan anggaran sebaik-baiknya. Perhatikan apakah anggaran itu masih bisa digunakan atau tidak, mengingat waktunya tinggal satu bulan lebih,” tuturnya.
Irawati menyinggung capaian ekonomi Kotim yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 1,81 persen pada 2023 menjadi 4,10 persen pada 2024, dan terus menunjukkan perbaikan di tahun 2025.
Namun demikian, ia mengingatkan, pada tahun anggaran 2026, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Jika tahun 2025 Kotim menerima TKD sebesar Rp 1,71 triliun, maka tahun depan turun menjadi Rp 1,38 triliun.
“Penurunan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Karena itu perlu langkah strategis berupa efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, dan sinergi antarperangkat daerah agar pembangunan tetap sesuai target,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
