BORNEONEWS, Sampit – Program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu proyek strategis Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terancam tidak tercapai.
Salah satu yang disorot Anggota DPRD Kotim Pardamean Gultom yakni proyek cetak sawah padi di kawasan kilometer 15 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, yang progresnya jauh dari target.
Program yang dikelola Kelompok Tani Mandiri Makmur tersebut baru terealisasi sekitar 7 hektare dari total target 35 hektare, padahal batas waktu pelaksanaan proyek berakhir pada 15 November 2025, sesuai kontrak kerja pembersihan lahan.
Mengetahui kondisi tersebut, petani kemudian menyampaikan keluhan mereka legislator dari Partai Nasdem tersebut. Ia mengaku prihatin dan menilai proyek tersebut terancam gagal karena lemahnya kinerja pihak pelaksana.
“Di lapangan baru sekitar 7 hektare yang digarap dari 35 hektare, sementara waktu tinggal beberapa hari lagi. Saya menilai proyek ini tidak akan selesai tepat waktu,” ujar Gultom, Rabu, 12 November 2025.
Proyek cetak sawah ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional, di mana petani akan menanam padi setelah lahan selesai digarap. Awalnya, lahan yang diusulkan seluas 100 hektare, namun kemudian dikurangi menjadi 50 hektare dan akhirnya hanya 35 hektare yang disetujui.
Ia menyoroti lambannya pihak ketiga dalam proses pembersihan lahan. Padahal waktu yang diberikan cukup panjang dan seharusnya bisa menuntaskan target tersebut.
“Sejak awal ada lima unit excavator di lokasi, tapi belakangan satu per satu ditarik hingga tersisa dua unit. Dua alat itu pun sering rusak dan tidak bekerja optimal,” ujarnya.
Dirinya menyebut proyek ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui sektor ketahanan pangan, dengan nilai anggaran yang cukup besar. Namun, pelaksanaannya dinilai setengah hati.
“Kalau melihat progresnya, saya katakan proyek ini dikerjakan setengah hati. Padahal ini program besar Presiden Prabowo yang seharusnya dijalankan dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya.
Ia menambahkan, antusiasme petani sangat tinggi. Mereka berharap program ini bisa menjadi jalan bagi peningkatan produksi pangan lokal dan kesejahteraan petani. Namun, ketidaktepatan waktu dan lemahnya pengawasan membuat harapan itu nyaris pupus.
“Petani sangat berharap proyek ini tidak terbengkalai. Karena itu, kami minta pemerintah provinsi benar-benar serius menjalankan program ketahanan pangan ini,” tandas Gultom. (DEWI PATMALASARI/j)
