BORNEONEWS, Nanga Bulik – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Hal ini ditegaskan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkeadilan.
Penegasan ini disampaikan Bupati saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Lamandau, pada Rabu, 12 November 2025 di Aula BPKPD Lamandau.
Menurut Bupati Rizky Aditya Putra, koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika koperasi dikelola dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan.
"Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan arahan bagi seluruh anggota, pengurus, pengawas, serta karyawan koperasi. Tujuannya adalah agar pengelolaan koperasi dapat berjalan sehat, mandiri, dan berdaya saing," ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menjaga kepercayaan antar anggota koperasi. Ia mengingatkan bahwa kurangnya transparansi seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik internal maupun eksternal di dalam koperasi.
Melalui pelatihan ini, Bupati berharap para peserta dapat meningkatkan pengetahuan mereka, memperbaiki manajemen koperasi, serta membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi koperasi.
Kepala DKUKMPP Lamandau, Penyang, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Tujuannya adalah agar mereka memahami kebijakan umum perkoperasian, regulasi, serta penyusunan laporan keuangan berbasis digital melalui aplikasi E-Koperasi.
"Kami berharap pengurus dan pengawas koperasi di Lamandau mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki mindset kewirausahaan, serta berinovasi dalam pengembangan koperasi," ungkap Penyang.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya berada di Kabupaten Lamandau. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.(NATALIA KRISTIN/j)
