BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul laporan temuan menu diduga berulat yang viral di media sosial. Anggota DPRD Kotim, Sihol Parningotan Lumban Gaol, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kotim untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan secara menyeluruh.
“Koordinator SPPG Kotim harus lebih aktif melakukan kontrol terhadap pelaksanaan MBG. Mulai dari pengecekan dapur, standar kebersihan, proses penyediaan, hingga pendistribusian harus menjadi perhatian serius,” kata Gaol, Sabtu, 15 November 2025.
Gaol menyayangkan kembali munculnya masalah pada program MBG, padahal sudah beberapa kali insiden serupa terjadi di berbagai daerah.
“Ini sangat disayangkan. Satu porsi memang yang ditemukan berulat, tetapi karena viral, dikhawatirkan penerima manfaat jadi enggan memakan menu berikutnya. Akhirnya program bisa tidak bermanfaat,” katanya.
Ia menilai, insiden semacam ini dapat merusak kepercayaan penerima manfaat terhadap program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah.
DPRD Kotim meminta Badan Gizi Nasional segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG karena permasalahan seperti ini terjadi hampir di semua daerah.
“Kasus seperti ini hampir terjadi di semua daerah. Jika siswa sudah tidak mau makan lagi, bukankah itu justru membuang anggaran?” ujarnya.
Di sisi lain, Gaol mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema penggantian MBG menjadi bantuan uang harian untuk siswa. Mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan dapat mengurangi risiko makanan tidak layak konsumsi.
“Kami lebih setuju jika diganti uang harian, bukan dibayar sekaligus untuk menghindari penyalahgunaan. Orang tua bisa menyediakan menu bergizi sesuai kebutuhan anak,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
