BORNEONEWS, Palangka Raya – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menekankan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan lintas sektor.
Arbert Tombak menyampaikan bahwa permasalahan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan manusia secara keseluruhan di Kota Palangka Raya.
Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif dan terpadu sangat diperlukan untuk mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang optimal bagi kelompok rentan.
Pj Sekda juga menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam membangun mekanisme pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang terpadu, cepat, dan tepat sasaran.
"Sinergi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang," ujar Arbert Tombak, Sabtu, 15 November 2025.
Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, serta ABH melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Melalui kerjasama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan Kota Palangka Raya dapat menjadi daerah yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh warganya, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi," pungkasnya. (PATHUR/y)
