BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Toga Hamonangan Nadeak menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur yang masih lebar di wilayah pedalaman.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan reses di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.
Dalam kegiatan reses tersebut, Toga menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan poros Amin Jaya–Rantau Pulut yang mengalami kerusakan parah dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga itu kini nyaris tak bisa dilalui saat musim hujan.
"Warga sudah berulang kali memperbaiki jalan dengan dana urunan, karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Padahal, ini merupakan akses vital penghubung antar desa," ujar Toga, Minggu, 16 November 2025.
Ia menjelaskan jalan yang sudah diaspal hanya sekitar 1,5 kilometer di Desa Sukorejo, itupun berada di lokasi yang relatif aman. Sebagian besar jalan lainnya masih berupa tanah dan berbukit, sehingga sangat licin dan rawan kecelakaan.
"Sudah banyak korban jatuh, termasuk anak sekolah. Kondisi ini juga menghambat roda perekonomian warga, bahkan akses pelayanan kesehatan pun terganggu," tambahnya.
Toga menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim pemerintah mengenai angka kemantapan jalan provinsi 87 persen belum dirasakan secara merata di seluruh daerah, terutama di kawasan terpencil seperti Seruyan Tengah.
"Kita tentu mengapresiasi capaian kemantapan jalan provinsi yang diklaim mencapai 87 persen, tetapi faktanya di Seruyan Tengah masih banyak ruas jalan rusak parah. Ini artinya masih ada ketimpangan yang harus segera dibenahi agar masyarakat di daerah juga merasakan pemerataan pembangunan," tegas Toga.
Ia menambahkan, akibat jalan rusak, ambulans rujukan sering terhambat ketika harus membawa pasien ke rumah sakit terdekat, terutama saat hujan deras.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga memperlambat pergerakan ekonomi warga.
"Melalui hasil reses ini saya berkomitmen untuk membawa aspirasi warga ke tingkat provinsi agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkeadilan, terutama bagi wilayah pedalaman yang masih tertinggal," pungkasnya. (PATHUR)
