BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, memberikan sejumlah opsi kebijakan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga ikan gabus di pasaran.
Tantawi menjelaskan bahwa ikan gabus merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Namun, harga ikan gabus yang seringkali melonjak tinggi dapat memicu inflasi dan memberatkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.
"Kami dari DPRD Kota Palangka Raya melihat bahwa tingginya harga ikan gabus menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, kami memberikan sejumlah opsi kebijakan kepada Pemko Palangka Raya untuk mengatasi masalah ini," ujar Tantawi, Selasa, 18 November 2025.
Berikut adalah beberapa opsi kebijakan yang diusulkan oleh Tantawi :
1. Pengembangan Budidaya Ikan Gabus: Pemko Palangka Raya dapat mendorong pengembangan budidaya ikan gabus di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bantuan modal, dan penyediaan bibit ikan gabus yang berkualitas.
2. Stabilisasi Pasokan Ikan Gabus: Pemko Palangka Raya dapat bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil ikan gabus untuk memastikan pasokan ikan gabus ke Kota Palangka Raya tetap stabil. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau program kemitraan.
3. Pengendalian Harga Ikan Gabus: Pemko Palangka Raya dapat melakukan pengendalian harga ikan gabus di pasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui operasi pasar atau penetapan harga eceran tertinggi (HET).
4. Diversifikasi Konsumsi Ikan: Pemko Palangka Raya dapat mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi konsumsi ikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi mengenai manfaat ikan-ikan lain yang harganya lebih terjangkau.
Tantawi berharap agar Pemko Palangka Raya dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi inflasi akibat ikan gabus ini. Ia juga meminta agar Pemko Palangka Raya melibatkan berbagai pihak terkait, seperti petani ikan, pedagang ikan, dan masyarakat, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
"Kami berharap agar Pemko Palangka Raya dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kami juga meminta agar Pemko Palangka Raya melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan," katanya. (MARINI/H)
