BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPD GMNI Kalimantan Tengah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk membahas arah pembangunan pertanian Kalteng, mulai dari Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat, kondisi aktual produksi pangan, hingga kesiapan sarana hilirisasi sektor pertanian.
Audiensi ini menegaskan peran GMNI sebagai organisasi kepemudaan yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pada sektor pangan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam dialog tersebut, Kepala Dinas TPHP membuka data produksi padi Kalimantan Tengah tahun 2025 secara transparan. Rendy Lesmana menyampaikan bahwa provinsi tersebut berada dalam kondisi surplus produksi, terutama untuk komoditas padi yang menjadi kebutuhan pokok utama masyarakat.
“Berdasarkan data kami, produksi GKP mencapai 510.181,18 ton dan produksi GKG sebesar 437.531,38 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah berada dalam posisi mampu memenuhi kebutuhan pangan utamanya,” ujar Rendy dalam rilis yang diterima Borneonews pada Rabu, 19 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa capaian ini merupakan akumulasi dari kontribusi kabupaten/kota sentra produksi padi. Selain itu, produktivitas per hektare pada tahun ini juga melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan Statistik Kependudukan Kalteng 2025, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 2,84 juta jiwa. Jika diasumsikan menggunakan standar konsumsi beras nasional sebesar 94,04 kg per kapita per tahun (mengacu pada Buletin Konsumsi Pangan Semester I 2024), maka kebutuhan beras masyarakat Kalteng diperkirakan mencapai sekitar 266 ribu ton per tahun.
Dengan produksi GKG sebesar 437 ribu ton, provinsi ini mencatat surplus yang sangat besar. Surplus tersebut tidak hanya menegaskan kemampuan Kalteng mencukupi kebutuhan pangan warganya, tetapi juga membuka peluang sebagai lumbung pangan yang menopang kebutuhan provinsi lain di Kalimantan maupun luar pulau.
GMNI menekankan pentingnya kebijakan yang diarahkan pada penguatan hilirisasi dan stabilisasi harga, agar petani tidak dirugikan saat panen raya akibat anjloknya harga gabah. Pemerintah juga dinilai perlu menata strategi cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi fluktuasi iklim dan dinamika pasar.
Pertemuan tersebut juga membahas pembangunan fasilitas hilirisasi berupa dua pabrik penggilingan padi modern yang disiapkan menjadi ujung tombak transformasi pertanian Kalteng.
Pertama, Rice Milling Plant (RMP) – Desa Lampuyang, Teluk Sampit, Kotawaringin Timur
Pabrik ini dibangun dengan teknologi modern dan dilengkapi fasilitas seperti vertical dryer untuk pengeringan gabah, mesin penggilingan berkapasitas besar, gudang penyimpanan gabah dan beras, serta fasilitas penyortiran dan pengemasan beras premium.
RMP Lampuyang dirancang untuk meningkatkan kualitas beras produksi petani serta menekan tingkat kehilangan hasil pasca-panen yang selama ini masih menjadi tantangan utama.
Kedua, Rice to Rice (RtR) Plant – Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau. Pabrik ini diharapkan menjadi pusat proses pengolahan gabah terintegrasi dan siap menjadi rujukan teknologi pascapanen di Kalimantan Tengah. Dengan adanya dua fasilitas ini, tata niaga beras di Kalteng diharapkan menjadi lebih stabil, efisien, dan menguntungkan petani. Program Strategis Nasional Cetak Sawah Rakyat menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Program ini dirancang untuk memperluas lahan produktif, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh pengelolaan lingkungan dan kesiapan infrastruktur.
Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana mengatakan bahwa melalui audiensi ini, GMNI Kalteng berharap adanya ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pemuda, akademisi, dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian berkelanjutan.
"Keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga kesiapan infrastruktur hilirisasi, tata niaga yang adil, hingga pemberdayaan petani muda," tutur Maulana.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan komunikasi dan memberikan rekomendasi strategis demi penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/j)
