BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam audiensi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPD GMNI Kalimantan Tengah menegaskan sejumlah sikap kritis terkait arah pembangunan pertanian, khususnya Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat. Organisasi mahasiswa ini menilai program tersebut memiliki potensi besar, namun harus dijalankan secara hati-hati dan berpihak pada petani.
GMNI Kalteng menyatakan dukungannya terhadap PSN Cetak Sawah secara konseptual dan cita-citanya yang mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Namun, mereka mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran administratif semata. Program ini, tegas GMNI, harus benar-benar menyentuh kebutuhan petani dan memberikan manfaat nyata di tingkat lapangan.
Selain itu, GMNI menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam membuka lahan baru. Pola pembukaan lahan yang serampangan berpotensi memicu kerusakan lingkungan, terutama di wilayah Kalimantan yang memiliki ekosistem gambut luas dan rentan. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu, termasuk kegagalan Proyek Lahan Gambut (PLG) era Orde Baru dan permasalahan dalam proyek Food Estate pada pemerintahan sebelumnya yang berdampak pada kerusakan ekologis dan tidak memberikan hasil optimal.
Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana, menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pangan.
“GMNI mengapresiasi keterbukaan Dinas TPHP serta capaian produksi padi Kalimantan Tengah. Tetapi kami menekankan bahwa pembangunan pangan tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu. Cetak Sawah harus menjadi program pro-rakyat, bukan sekadar proyek yang membebani alam dan merugikan masyarakat,” kata Maulana dalam rilisnya pada Rabu, 19 November 2025.
Dalam penutup audiensi, GMNI Kalteng menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas TPHP yang telah membuka ruang dialog dan transparansi data. Mereka menegaskan komitmen mengawal implementasi Cetak Sawah Rakyat, mengawasi potensi penyimpangan, serta mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
GMNI juga memastikan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama, sementara perlindungan lingkungan tidak boleh dikorbankan dalam setiap keputusan pembangunan.
GMNI Kalteng meyakini bahwa ketahanan pangan hanya dapat tercapai jika pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama dalam kerangka kebijakan yang berpihak pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/j)
