JEPARA –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) selama dua hari, 17–18 November 2025 di Hotel Mercure Pangkalan Bun.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kobar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Achmad Rois.

Pada hari pertama, Selasa, 17 November 2025, rakor diikuti peserta dari jajaran pemerintah desa se-Kabupaten Kobar, meliputi camat, lurah, dan kepala desa.

Fokus diskusi diarahkan pada penguatan pemahaman, mengenai peran penting pemerintah desa dalam pembentukan serta operasional TPKJM di tingkat wilayah.

Kemudian pada hari kedua, Rabu, 18 November 2025, peserta terdiri dari para pengelola program Puskesmas se-Kabupaten Kobar.

Sesi ini membahas teknis pelaksanaan layanan kesehatan jiwa, termasuk mekanisme deteksi dini, jejaring rujukan, hingga koordinasi lintas sektor bersama TPKJM desa dan kecamatan

Dalam sambutannya, Achmad Rois menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa saat ini membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terstruktur.

Ia menyebut, rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama pada 26 Juni lalu, serta menjadi langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Pembentukan TPKJM merupakan strategi penting untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, mulai dari upaya promotif, preventif, deteksi dini, penanganan awal, hingga pendampingan bagi ODGJ dan kelompok rentan lainnya,” ujar Rois.

Ia juga menginstruksikan agar TPKJM tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten, tetapi juga segera dibentuk di seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa.

Menurutnya, keberadaan tim yang lebih dekat dengan masyarakat akan mempercepat penanganan kasus, serta memastikan akses layanan kesehatan jiwa lebih merata.

“Camat, lurah, dan kepala desa memiliki peran kunci. Begitu pula Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan. Kolaborasi keduanya akan menentukan keberhasilan TPKJM di lapangan,” tegasnya.

Rois menambahkan, penguatan kesehatan jiwa tidak bisa dilakukan sektor kesehatan saja. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi perempuan, hingga perangkat daerah lainnya dibutuhkan untuk membangun ekosistem layanan yang lebih komprehensif.

Pemkab Kobar berharap melalui rakor dua hari ini dapat terbangun kesepahaman bersama dan langkah kerja nyata untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di akhir kegiatan, Rois menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rakor ini. Ia berharap hasil pertemuan dapat segera diimplementasikan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kobar. (DANANG/R)