PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah pada periode Maret 2025 turun menjadi 5,19 persen atau 147.800 jiwa. Penurunan ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Tahun 2025 di Aula Bapperida.

Wagub menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan global hingga 2030, yang disepakati melalui Sidang Umum PBB pada 2015. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan.

Ia menambahkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.

“Keterbatasan tersebut juga (termasuk) keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kurangnya kualitas hidup secara umum,” tegas Edy seperti dikutip Borneonews pada Kamis, 20 November 2025.

Data BPS mencatat garis kemiskinan Kalteng meningkat 4,83 persen pada 2025 menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan. Sementara kemiskinan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding pedesaan.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan penurunan di perkotaan namun naik di pedesaan. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penguatan lapangan kerja.

Wagub meminta agar pembaruan data makro dan sektoral terus dilakukan untuk penyesuaian kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya ini termasuk penyusunan RPKD 2025-2029 sebagai panduan perencanaan. (HERMAWAN DP/H)