BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis data ketenagakerjaan terbaru triwulan III tahun 2025 per Agustus 2025 yang menunjukkan dinamika partisipasi dan pengangguran di berbagai wilayah.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa kabupaten Barito Timur mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK tertinggi di provinsi ini, yakni sebesar 77,25 persen.
“TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Angka tertinggi di Barito Timur menunjukkan semangat kerja masyarakat yang sangat tinggi,” ujar Agnes dalam keterangan resminya pada Kamis, 20 November 2025.
Kabupaten Pulang Pisau dan Barito Utara menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan TPAK masing-masing sebesar 74,01 persen dan 73,54 persen. Sebaliknya, Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan TPAK terendah, yaitu 64,06 persen.
Agnes menjelaskan bahwa perbedaan TPAK antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi lokal, akses terhadap lapangan kerja, dan tingkat pendidikan.
“TPAK yang rendah bukan berarti masyarakat tidak produktif, tetapi bisa jadi karena dominasi sektor informal atau kegiatan non-upahan yang tidak tercatat,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT, Kota Palangka Raya mencatat angka tertinggi sebesar 5,23 persen. Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur berada di posisi berikutnya dengan TPT masing-masing 4,59 persen dan 4,56 persen.
“Sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, Palangka Raya memiliki dinamika pasar kerja yang kompleks. Tingginya TPT bisa mencerminkan mismatch antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar,” jelas Agnes.
Di sisi lain, Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan TPT terendah se-Kalimantan Tengah, yaitu 2,23 persen, diikuti oleh Murung Raya sebesar 2,52 persen dan Lamandau 3,07 persen. Menurut BPS, rendahnya TPT di wilayah ini bisa dikaitkan dengan dominasi sektor primer seperti pertanian dan kehutanan yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Agnes menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan tantangan dan peluang pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya. (TESTI PRISCILLA/H)
