SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menyiapkan program sekolah lansia sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi warga lanjut usia.

“Ada beberapa arahan dari ketum, salah satunya terkait pengembangan dan penyelenggaraan sekolah lansia,” kata Ketua PWRI Kalteng, Sipet Hermanto, Kamis, 20 November 2025.

Hal itu sempat ia singgung saat menghadiri peringatan HUT ke-63 PWRI Kotim di Aula Rumah Jabatan Bupati beberapa waktu lalu.

Sipet menjelaskan, untuk dapat menyelenggarakan sekolah lansia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, daerah perlu mengirimkan perwakilan dalam Training of Trainers (TOT) sebagai calon instruktur yang akan dilatih secara khusus.

“Saat ini di Kalteng, sekolah lansia baru ada di Kabupaten Gunung Mas. Ini menjadi catatan untuk Kotim agar dapat mengikuti program ini. Tentunya perlu dukungan penganggaran dari pemerintah daerah dan DPRD,” imbuhnya. 

Selain dorongan untuk membentuk sekolah lansia, beberapa arahan dari ketua umum PWRI disebut telah berjalan baik di Kotim. Salah satunya adalah peningkatan pembinaan spiritual keagamaan bagi para anggota.

“Pembinaan spiritual penting sebagai ungkapan rasa syukur karena ketika aktif sebagai birokrat dan diberi umur panjang, kita masih bisa berperan dalam PWRI,” tambah Sipet.

Secara nasional, PWRI memiliki sekitar 3 juta anggota, sementara di Kalteng tercatat 23 ribu anggota berdasarkan data PT Taspen. Saat ini PWRI Kalteng tengah mempersiapkan pemutakhiran data anggota.

“Kita perlu melakukan data ulang. Selain itu, juga perlu kerja sama dengan pemkab dalam hal ini kepala OPD untuk memastikan pegawai yang akan pensiun dapat terdata dengan baik,” ucapnya.

PWRI Kalteng juga mendorong adanya kerja sama lebih erat dengan KORPRI dalam menyiapkan program pra-pensiun bagi ASN. Pelatihan ini dinilai penting agar pegawai yang memasuki masa pensiun tidak mengalami lost power syndrome.

“Saat memasuki usia pensiun jangan sampai saat masih menjadi PNS kita terbebani karena tidak siap mental,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)