MUARA TEWEH –

BORNEONEWS, Muara Teweh — Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 kepada DPRD sebagai dasar penguatan kebijakan fiskal dan penyelarasan arah pembangunan tahun depan.

Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan RAPBD 2026 menjadi instrumen penting untuk mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah. Penyampaian dokumen anggaran dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini, Kamis, 21 November 2025, juga merupakan pelaksanaan amanat undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara dan pemerintah daerah.

Shalahuddin menjelaskan, penyusunan RAPBD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, RKPD 2026, serta telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan, yaitu:

  1. Penguatan infrastruktur dan energi

  2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

  3. Pengembangan ekonomi masyarakat

  4. Pengelolaan sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup

  5. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan

Kelima prioritas tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta melihat kemampuan fiskal daerah dan pokok pikiran DPRD.

“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar RAPBD ini dapat disahkan tepat waktu,” tegas Shalahuddin.

Ia menekankan bahwa APBD bukan hanya catatan angka, melainkan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

Struktur RAPBD 2026

  • Pendapatan Daerah: Rp3,13 triliun

    • PAD: Rp154,15 miliar

    • Transfer pusat: Rp2,97 triliun

    • Transfer antar daerah: Rp10,22 miliar

  • Belanja Daerah: Rp3,25 triliun

    • Belanja operasi: Rp1,46 triliun

    • Belanja modal: Rp3,8 triliun

    • Belanja tidak terduga: Rp5,74 miliar

    • Belanja transfer: Rp400,97 miliar

Dengan struktur tersebut, RAPBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp117,7 miliar atau setara 3,75 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, pembiayaan daerah direncanakan nol rupiah.

Ketua DPRD Mery Rukaini menyampaikan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk memastikan RAPBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami RAPBD 2026 tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi benar-benar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh warga Barito Utara,” ujarnya.